Terbit Sejak 27 September 1945
  Jual Beli
SGD 6674.15 6545.15
USD 9480.00 9330.00
sayap-sayap yang terkembang
Selengkapnya
Home>>Kolom
Analisis==> Budaya Donngkrak nilai Oleh:Dr Hermayawati Mpd
23/04/2011 12:38:28 UJIAN Nasional (UN) sekolah menengah sedang berlangsung dan telah dimulai sejak Senin 18 April lalu. Ada yang sangat menarik menyangkut pelaksanaan UN setiap tahun. Ada isu upaya sekolah dan para peserta ujian dalam mempersiapkan diri agar sukses UN. Di antaranya, membeli soal-soal yang ditengarai sebagai ‘bocoran’ dan konon banyak beredar di sekitar lokasi ujian. Ada lagi permasalahan yang sangat memprihatinkan, yaitu perihal ‘pendongkrakan nilai’. Wacana ini sempat dikhawatirkan oleh Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh (KR On Line, 08/04/2011 12:38:34). Mendiknas menegaskan bahwa sekolah dilarang mendongkrak nilai UN demi kelulusan siswanya. Bagi sekolah yang melanggar akan dikenai sanksi dan akan melibatkan kepolisian. Bila perbedaan keduanya sangat tinggi atau nilai ujian sekolah di atas rata-rata nilai UN, maka hasil tersebut akan dipertanyakan. * Bersambung hal 7 kol Pendongkrakan nilai oleh sekolah bertujuan ‘mulia’ yaitu memaksimumkan persentase kelulusan. Diakui atau tidak, mendongkrak nilai seakan sudah menjadi tradisi atau telah membudaya sejak diberlakukannya UN. Sekilas, mendongkrak nilai kelulusan tampaknya wajar-wajar saja dilakukan dan seakan-akan sudah lama menjadi ‘rahasia umum’. Di balik itu semua, jarang terpikirkan oleh warga sekolah bahwa hal itu sama saja dengan melegalkan manipulasi. Manipulasi nilai melalui ranah ujian lain seperti memaksimalkan nilai ujian sekolah * Bersambung hal 7 kol (US), ujian tengah semester (UTS), dan ujian formatif hingga mencapai angka tertinggi, sebenarnya disebabkan oleh kekhawatiran sekolah terhadap kegagalan para siswa dalam menempuh UN, yang standar kelulusannya semakin ditingkatkan setiap tahunnya. Jika tujuan UN adalah untuk meningkatkan kualitas lulusan selain untuk kepentingan pemetaan kualitas pendidikan secara nasional, mendongkrak nilai kelulusan semestinya tidak dilakukan. Jika tetap dilakukan, upaya peningkatan kualitas lulusan melalui peningkatan standar rerata nilai UN niscaya tidak akan ada gunanya. Oleh sebab itu, langkah-langkah antisipatif Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dengan mengintensifkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Perguruan Tinggi (PT) serta memperketat pengamanan soal-soal UN dan mengadakan pengecekan terhadap semua soal dan kunci jawaban yang ternyata tidak cocok (KR, 7/4/2011), perlu direspons secara positif. Manipulasi nilai sebenarnya tidak sesuai dengan semangat Kartini, yang telah berjuang untuk membangun bangsa melalui peran perempuan dengan modal yang ada. Mendongkrak nilai dengan harapan dapat meningkatkan angka kelulusan tidak akan berfaedah jika akhirnya lulusan tidak mendapatkan tempat bekerja, tidak mampu menciptakan pekerjaan, atau pun tidak memiliki posisi tawar untuk berkompetisi di dunia yang semakin kompetitif ini. Semakin banyaknya lulusan (dari hasil pendongkrakan nilai) apa sebenarnya yang diharapkan? Semakin menambah daftar panjang pengangguran yang tentunya akan menambah angka kemiskinan yang justru sedang diupayakan pengentasannya oleh pemerintah saat ini? Jika angka kemiskinan saat ini berkurang, kemungkinan hal itu bukan karena para lulusan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri (alih-alih bagi orang lain) melainkan karena semakin meningkatnya kuantitas pekerja migran setiap tahunnya, yang saat ini konon mencapai Rp 1 miliar per-hari. Menurut data yang ada di Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan (BP3TKI) DIY, dari bulan Januari hingga Desember 2010 saja tercatat 28.708 orang TKI yang bekerja di negara-negara Asia Pasifik dan berhasil mengirimkan uang sejumlah Rp 110.374.395.427,95. Belum dari provinsi lain. Ironisnya, dari jumlah puluhan ribu TKI, kebanyakan adalah perempuan. Artinya, semangat Kartini telah benar-benar mengakar di hati sanubari perempuan Indonesia untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan keluarganya sampai harus bekerja ke luar negeri. Berkat para ‘Kartini’ itulah, devisa negara dari hasil remitansi semakin bertambah secara signifikan dan perlu mendapatkan perhatian serius dengan cara terus meningkatkan mutu tenaga kerja migran, cukup dengan melatih ketrampilan, kepribadian dan bahasa asing yang digunakan di negara pengguna, termasuk Bahasa Inggris. Jadi, upaya mendongkrak nilai sebenarnya tidak perlu dilakukan selama penyediaan lapangan kerja di dalam negeri belum mencukupi. Mendongkrak nilai memang tampaknya manusiawi, demi menjaga martabat sekolah kepuasan lulusan dan keluarganya. Namun di balik itu semua, pendongkrakan nilai dapat menkondisikan lulusan menjadi penuntut jika suatu waktu mendapatkan nilai yang tidak memuaskan dirinya. Di samping itu, pendongkrakan nilai tanpa disadari dapat mendidik lulusan memiliki sifat manipulatif, karena telah biasa dikondisikan lulus dengan mudah. Padahal, pendongkrakan nilai sama saja dengan pembohongan! (Penulis adalah Dosen Kopertis Wilayah V Yogyakarta, Sekretaris LPPM UMB Yogyakarta)-b
Berita Lainnya:
Redaksi | Kontak Kami | Pasang Iklan | Profile Perusahaan | Disclaimer
Copyright 1998 by KR Online Jl. P. Mangkubumi 40-44, Yogyakarta - Indonesia Telp. 62-274-565685 / Fax. 62-274-563125